Scroll untuk baca artikel
Daerah

Banyak Persoalan di PDAM, Komisi II DPRD Lembata Minta Pemerintah Selesaikan Terlebih Dahulu dengan Ulayat

313
×

Banyak Persoalan di PDAM, Komisi II DPRD Lembata Minta Pemerintah Selesaikan Terlebih Dahulu dengan Ulayat

Sebarkan artikel ini

INFOKINI.NET, LEMBATA – Komisi II DPRD Lembata meminta pemerintah daerah Lembata untuk menyelesaikan persoalan di perusahaan daerah air minum (PDAM).

“Masalah air minum macet ke rumah-rumah warga, persoalan ini ada di sumber mata airnya. Masalah sumber mata air menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sejauh mana pemda membangun komunikasi dengan pemilik hak ulayat di atas. Itu harus tuntas, tidak bisa setiap kali ada persoalan senang atau tidak senang dan pemilik ulayat pergi tutup di atas, itu kita tidak harapkan,” tegas Alexander Dominggo Atawolo, SE.
anggota komisi II sekaligus anggota Banggar DPRD Lembata ini usai rapat komisi gabungan dengan direktur PDAM Lembata, Rabu 7 Mei 2025.

Jadi, lanjut Sandro Atawolo sapaan akrab Alexander Dominggo Atawolo
pemerintah harus ambil sikap tegas.

“Selesaikan dulu dengan ulayat itu supaya PDAM sebagai pengelola tidak mengalami kendala, kecuali kita bicara hari ini ada pipa bocor dan lain itu urusan dengan PDAM. Tetapi urusan dengan hak ulayat di atas, itu urusan dengan pemerintah, pemerintah harus proaktif tuntaskan itu, tidak bisa ada masalah mereka pergi tutup di atas,” ungkap Sandro Atawolo, anggota DPRD F-Golkar itu lagi-lagi tegas.

Informasi yang ia diperoleh, kata Sandro, kemarin Selasa 6 Mei pemerintah sudah bicara dengan pemilik ulayat dan ada titik temunya.

“Dan itu harus berkelanjutan, jangan besok ada insiden mereka pergi tutup lagi,” katanya.

Terkait persoalan ini, jelas Sandro, penegakan hukum harus jalan.

“Artinya bahwa ada kesepakatan pemerintah dengan ulayat, apapun persoalannya kita harus proses hukum, sehingga masyarakat pengguna di Lewoleba merasa bahwa selama ini mereka bayar iuran setiap bulan itu memang hak mereka mendapatkan air betul-betul terjamin oleh PDAM, supaya selesai, jangan sampai hari ini kita bicara mengakomodir kepentingan anak-anak pemilik ulayat besok lagi kita bicara kepentingan cucu mereka, tidak bisa. Kita tidak boleh terbebani dengan urusan ini. Harus clear, kalau memang area mata air harus dibebaskan oleh pemerintah, mari kita bicara supaya selesai,” tutup Sandro Atawolo, pria berdarah Lebatukan ini.