Scroll untuk baca artikel
RegionalSosial

Dua Bulan Masyarakat Stay At Home , Walde Taek : Pemerintah Harus Hadir

243
×

Dua Bulan Masyarakat Stay At Home , Walde Taek : Pemerintah Harus Hadir

Sebarkan artikel ini

INFOKINI.NET, KOTA KUPANG – Dampak dari pandemi covid- 19 saat ini benar-benar mengganggu seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat kota Kupang.

Menindak lanjuti hal tersebut, kepada media ini Jumat (08/05) fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) kota Kupang melalui ketua fraksi, Theodora Ewalde Taek angkat bicara.

Menurut Walde Taek sapaan akrab, sudah hampir dua bulan masyarakat Stay at Home karena dampak pandemi corona benar- benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kata Walde, teriakan masyarakat kekurangan stok makanan dalam rumah sudah sangat terdengar. “Pemerintah harus hadir,” tegas Walde.

Menurut Walde, pasti ada warga yang masih tercover dalam pendataan karena kuota yang terbatas, waktu yg terbatas dan sumber daya manusia yang beraktifitas.

“Kami fraksi PKB DPRD menyakini itu sehingga kami akan bantu support data kepada pemerintah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan kami, setelah itu akan dilakukan verifikasi,” jelasnya.

Dirinya meminta Dinas-dinas pelayanan publik, tolong diperhatikan biaya operasional pelayanan publik dalam hal ini konsumsi dan lain-lain. “Agar Imun mereka tetap terjaga di tengah pandemi,” tandas Walde.

Pemkot Kupang Distribusikan Beras Jatah 100 Ton Kepada Masyarakat

Pemerintah kabupaten/kota setiap tahun mendapatkan jatah 100 ton beras. Namun untuk Menyikapi Pandemi covid-19 saat ini, pemerintah kota (Pemkot) Kupang sudah mengajukan permohonan untuk mengambil sejumlah dari 100 ton itu didistribusikan kepada masyarakat.

“Pada hari Senin 04 Mei itu sudah didistribusikan di kecamatan kelapa Lima sebanyak 6 ton,” kata Walde.

“Dan informasi yang kami dapatkan dari kepala bidang beras, akan didistribusikan ke masing-masing kecamatan sampe dengan tanggal 18. Dan mereka yang masuk sebagai penerima beras cadangan pemerintah ini adalah mereka yang di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tambahnya.

Kalau berbicara soal DTKS, jelas Walde, sudah ada beberapa bantuan yang selama ini menjadi bantuan rutin dari Pemerintah pusat yakni PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian karena pandemi Corona, ada peningkatan kartu pra kerja dan Bantuan Sosial Tunai (BST) ditambah lagi bantuan sembako dari presiden.

“Ada lima klaster bantuan dari Pemerintah pusat, sehingga beras cadangan pemerintah yang diterima Pemerintah kota (Pemkot) harusnya menyasar ke keluarga-keluarga yang tidak tercover dalam salah satu dari lima klaster dari pempus,”jelas Walde.

“Karena selain dari APBN dari Pemerintah pusat, di daerah provinsi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada dua kabupaten/kota termasuk kota Kupang,” sambung Walde.

Lanjut Walde, Pemkot Kupang sendiri juga memberikan bantuan kepada masyarakat kota Kupang menyikapi situasi pandemi Corona dengan menyalurkan dana langsung tunai kepada masyarakat dan akan dicairkan bulan Mei ini untuk tiga bulan, bulan Mei, Juni dan Juli.

“Nanti kita akan dapat informasi pasti dari dinas sosial setelah semua data ready (siap)” tutup perempuan kelahiran Belu ini. (WK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *