INFOKINI.NET, KOTA KUPANG – Fraksi PKB DPRD Kota Kupang Berterima Kasih atas Respon Positif dari Pengusaha Tahu di Kelurahan Oebufu yang dalam waktu tidak lebih dari 1 x 24 jam telah menyediakan bak resapan cairan, artinya sudah ada tiga terminal persinggahan limbah produksi yang dihasilkan.
“Namun masih ada beberapa catatan atau PR yg perlu fraksi sampaikan kepada Pemerintah untuk diperhatikan yakni:
1. Terkait AmDAL dan limbah resapan di daur ulang
2. Sertifikat LAIK sehat agar pengusaha memperhatikan kebersihan tempat produksi dan lingkungan sekitar dan,
3. NORMALISASI kali yang sudah tercemar bertahun-tahun,” jelas Walde kepada media ini, Selasa malam, (19/05).
Perlu diketahui, Anggota fraksi diwakili oleh Ketua Fraksi, Theodora Ewalde Taek dan Rony Lotu.
Sebelumnya pernah diberitakan media ini pada Selasa, (19/5) dengan judul, “Usai Lakukan Sidak di Pabrik Tahu Oebufu, Fraksi PKB DPRD Kota Kupang Pertanyakan Keberadaan Dinas Kesehatan”
INFOKINI.NET, KOTA KUPANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Senin (18/05) melakukan inspeksi mendadak di pabrik tahu Oebufu. Usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Fraksi PKB DPRD Kota Kupang melalui ketua Fraksi Theodora Ewalde Taek mempertanyakan keberadaan Dinas Kesehatan.
Menurut Walde sapaan akrab,
Tempat pengolahan Makanan (Tahu) yang ada jauh dari kelayakan sebagai tempat yang bersih dan higienis.
“Di manakah Dinas Kesehatan saat mengeluarkan Sertifikat Laik Sehat,” tegas Walde.
Limbah yang dibuang ke sungai, kata Walde, menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah saat mengeluarkan izin saat beroperasi.
“Kita mempercayai pengusaha akan kelengkapan Instalansi Pembuangan Limbah, namun fakta lapangan pengusaha menyiapkan saluran sendiri menuju ke sungai yg mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan pencemaran udara di wilayah sekitar,” jelas wanita kelahiran Belu ini.
Lanjut Walde, Fraksi berterimakasih atas kehadiran pemerintah di TKP. Fraksi berharap tekanan-tekanan terhadap pengusaha untuk memperbaiki IPL dalam jangka waktu 1x 24 jam. “Jika tidak maka kita galang kekuatan warga melarang untuk beroperasi,” tandas Walde.
“Harus ada perhatian pemerintah untuk lakukan normalisasi kali yang ada,” tutupnya. (WK)
