INFOKINI.NET, LEMBATA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Tingkat Kabupaten Lembata Tahun 2023, bertempat di Aula Ankara, Kamis (25/5/2023).
Usai pemaparan materi, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lembata, Lucia Chandra kepada media ini mengatakan, perempuan selalu menjadi nomor 2, selalu menjadi orang yang lemah yang mudah tersinggung perasaan. Jadi dianggap di bawahnya laki-laki padahal tidak semuanya seperti itu.
“Dengan kegiatan ini minimal ada perempuan yang ikut kegiatan politik. Karena selama ini kita ketahui bersama tidak ada walaupun sudah disiapkan 30% perempuan. Padahal selama ini belum,” ungkap Lucia Chandra.
Begitupun lanjutnya, di bidang ekonomi selama ini perempuan sudah dobel lebih banyak domestik.
“Pekerjaan rumah tangga kadang dia bantu suaminya untuk berjualan tetapi hasil yang diperoleh itu selalu lebih sedikit dari pada laki-laki. Selama ini apa yang dikerjakan perempuan mulai dari bangun tidur menyiapkan makanan untuk anak dan suami sampai malam semua keluarga tidur perempuan itu masih menyiapkan untuk besok harinya. Dan itu tidak dihargai atau dibayar sama sekali padahal pekerjaan itu seharian penuh,” ucap mantan kadis kesehatan kabupaten Lembata ini.
“Mudah-mudahan dengan kegiatan ini membuka wawasan perempuan bahwa kita itu tidak kalah dari laki-laki. Tetapi tidak bermaksud menyaingi laki-laki. Itu tidak,” sambung Lucia Chandra
Dikatakannya, dengan keadaan saat ini perempuan disadarkan bahwa haknya itu sama dengan laki-laki.
“Misalnya pekerjaan yang sama,” katanya.
Sementara, PLH bupati Lembata dalam sambutannya yang dibacakan Donatus Boli selaku staf ahli Bupati bidang ekonomi dan politik mengatakan, salah satu tujuan pembangunan Nasional adalah pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan.
Namun lanjutnya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak.
“Cara pandang masyarakat yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan menjadi penyebab munculnya memarginalkan kaum perempuan,” terang Donatus.
Kondisi seperti ini, tegasnya, menuntut adanya aksi konkret dalam menciptakan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. “Sehingga dapat tercipta kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tukasnya.
Ia menjelaskan bahwa, kegiatan ini sangat startegis dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengarus utamaan Gender (PUG) agar tercipta keadilan.
“Khususnya berkaitan dengan kesetaraan akses dan partisipasi perempuan dalam urusan-urusan politik, hukum, sosial dan ekonomi,” tutup Boli. **Will
