INFOKINI.NET, LEMBATA – Anggota DPRD Lembata Nusa Tenggara Timur Fraksi Gerindra, David Blasius Huklele sapaan akrab Vigis Koban melaksanakan reses masa sidang ke satu di kelurahan Lewoleba kecamatan Nubatukan, Jumat 20 Desember 2024 malam.
Anton Uran, Masyarakat kelurahan Lewoleba menyoroti kurang perhatian camat Nubatukan dengan bangunan kantor lurah Lewoleba.
“Kantor lurah Lewoleba ini tidak ada penghargaan sama sekali dari pemerintah. Kalau bisa pemerintah perhatikan kantor lurah ini sebagai kantor lurah induk,” harapnya.
“Semua ruangan kantor lurah ini tidak sama dengan kantor lurah lain, 1 ruangan untuk semua. Pemerintah tidak ada penghargaan sama sekali.
Entah status tanahnya seperti apa tapi harus ada jalan keluarnya,” sambungnya.
Lukas Bungan keluhkan terkait insentif perangkat desa, pendamping posyandu dan pengurus RT/RW digaji senin kamis.
“Padahal mereka lebih dekat dengan masyarakat, mereka ujung tombak keberhasilan kabupaten,” terangnya.
Paulus Ketua RW 003 pertanyakan kapan lurah Lewoleba definitif. “Ini penjabat lurah Lewoleba yg kelima. Kapan definitifnya,” tanya Paulus.
Sementara, terkait pembagian bantuan, Paulus menjelaskan ada yang sudah meninggal dan sudah pergi keluar Lembata juga namanya terdaftar mendapat bantuan. “Sedangkan masyarakat yang tinggal di sini tidak dapat,” kata Paulus.
Sedangkan Jhon Ruing meminta agar gedung kantor lurah dibangun baru.
“Jalan masuk kantor lurah sangat rusak padahal jalan lewat depan kantor lurah,” ungkapnya.
Data penerima BLT, lanjutnya, sangat morat marit. “Ada yang sudah biasa menerima namanya hilang. Sedangkan ada yang sudah meninggal namanya masih dapat bantuan,” papar Jhon.
Menanggapi keluhan warga terkait kurangnya perhatian pemda terhadap kondisi gedung kantor Lurah Lewoleba, anggota DPRD Vigis Koban mengatakan bahwa jamannya pejabat lurah yang lama juga pernah diangkat.
“Tetapi tidak tau, ada apa dengan kelurahan Lewoleba ini, kita juga pusing, tetapi baik juga karena sudah disampaikan, nanti saya coba bicarakan ke pak penjabat bupati. Lurah juga harus ada pejabat definitif, kemarin kita juga sempat angkat ketika selesai paripurna, kami sempat menyampaikan setelah pemandangan fraksi, untuk di tahun 2025 ini semua instansi OPD harus kawal program itu sampai selesai jangan dipindah-pindah. Ini masalahnya di situ, dia baru 3 bulan tidak suka kasih pindah, dia baru sebentar saja dan program belum jalan semua dikasih pindah, makanya kita sudah usulkan pertiga bulan itu kita akan kontrol kembali hasil kinerja selama 3 bulan sudah sampai di mana progresnya,” tegas ADPRD Vigis Koban.
“Jangan sampai tau minta anggaran, program tidak jalan kemudian uangnya tidak jelas,” sambung Vigis Koban lagi-lagi tegas.
Sementara terkait kurangnya perhatian camat, Vigis Koban angkat bicara. Dikatakannya, semua pengaduan yang sama tentang camat Nubatukan.
“Termasuk orang kelurahan juga mengadu tetapi tidak berani omong, masalah di mana-mana ini. Banyak hal masalah camat ini terkait semua kelurahan di kecamatan termasuk dengan kantor ini. Saya dengar katanya tanah ini bukan miliknya kelurahan Lewoleba, sudah kita cari tahu pemiliknya tutup saja to,” papar politisi Gerindra Lembata ini.
Sedangkan terkait BLT, Vigis Koban mengatakan DPRD dorong untuk update data.
“Saya siap bertanggung jawab karena kita punya data ada. Data yang lama kita minta sesuai tidak dan data yang baru jadi pembanding. Apakah volume naik yang harus menerima bantuan atau volumenya turun, ada yang namanya penerima dicoret ganti orang lain. Saya sudah dapat informasi soal ini,” tutup Vigis Koban sapaan akrab David Blasius Huklele Gole. (*/Willy)
