INFOKINI.NET, KOTA KUPANG – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH memberikan tanggapannya terhadap kinerja Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, terutama pasca berakhirnya Program Kerja 100 Hari Kapolri pada 9 Mei 2021, kemarin.
Wali Kota menilai Program Presisi Kapolri telah memberi dampak yang luar biasa, terutama dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang gencar diupayakan pemerintah saat ini akibat pandemi Covid-19.
“Menurut saya bahwa Program Presisi-nya Pak Kapolri sejalan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Presisi atau akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan bukti respon Polri terhadap keadaan negara saat ini, dimana Pemerintah tengah berupaya keras memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Hal ini wajib didukung semua stakeholder,” jelas Wali Kota.
Bulan Januari 2021 lalu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, saat memaparkan program kerja 100 harinya pasca dilantik menjadi Kapolri, menyatakan bahwa Polri mendukung penuh upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional dengan jalan bergandeng tangan bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di daerah untuk melaksanakan pengawasan bersama guna mencegah terjadinya penyimpangan dan meminimalisir kendala di lapangan atas semua pelaksanaan program kerja pemerintah yang merupakan penjabaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Saya kira upaya PEN yang diupayakan Polri melalui program Presisi ini perlu dipertahankan karena dampaknya dapat kita rasakan cukup mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Secara umum pelaksanaan program sejauh ini berjalan dengan baik, tanpa kendala yang berarti,” tambah Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini.
Pada kesempatan lain, Direktur Reskrimsus Polda NTT Kombes Pol Johannes Bangun, S.Sos, S.IK yang juga selaku Penanggung jawab kegiatan Polri Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur menyatakan pelaksanaan program PEN di Provinsi NTT berjalan dengan baik.
“Di tingkat daerah, terutama di Kabupaten dan Kota se-NTT, Polri bergandengan tangan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan dan berharap program PEN di daerah ini tetap dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran dan berkualitas,” kata Johannes. (*/WK)
