INFOKINI.NET, LEMBATA – Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Lembata NTT Selasa 27 Mei 2025 melakukan audiens dengan bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq.
Pantauan media ini, kegiatan audiens bertempat di ruangan bupati Lembata. Turut hadir asisten 1 setda Lembata, Irenius Suciadi, kadis kesehatan Lembata, dr. Geril Noning, kapus Lewoleba dr. Alma bersama staf, perwakilan kesra setda Lembata dan staf KPAD Lembata.
Usai audiens dengan bupati Lembata, staf KPAD Lembata Nefi Eken menjelaskan maksud dan tujuan audiens dengan bupati Lembata.
Dikatakanya, audiens dengan bupati hari ini terkait dengan tugas pokok dan anggaran KPAD.
Dijelaskannya, komisi penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Lembata, ada yang berpikir KPAD itu tidak bekerja atau mati suri sejauh ini.
“Saya mau katakan bahwa KPAD kita aktif bekerja yaitu di mana kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing yaitu melakukan pemetaan ke WPS, WPS langsung dan tidak langsung, kita turun ke PUP, terus ke kelompok komunitas LSL dan juga pendampingan ODHA dan ODIV di mana orang yang hidup dengan HIV dan AIDS yang belum berobat, Kita lakukan pendampingan tekniks agar mereka mau melakukan terapi ARV,” ungkap Ma’Ne sapaan akrab Nefi Eken.
“Dari pertemuan kami tadi ,kami menyampaikan kendala – kendala di lapangan yang di mana pertama terkait anggaran yang di mana sejauh ini KPAD berada di kabupaten Lembata yang dan naungan OPD itu anggaran di kesra tetapi kita KPAD membuat program tetapi program kami semuanya di coret. Sejauh ini kita hanya mendapat tugas atau kerja itu di sampaikan kembali dari kesra yang di mana, entah dari mana yang menyusun program itu di luar dari pengetahuan kami di KPAD. Kami sampaikan ke pak bupati sebagai ketua umum dari komisi penanggulangan AIDS kabupaten Lembata dan juga ada teknis-teknis yang di mana rumah singgah kita dari KPAD meminta agar kalau bisa ada rumah singgah di Lembata dan tadi di respon positif oleh pak bupati bahwa akan diupayakan dengan tes HIV mungkin di tahun 2030 kita Zero Aids dan pentingnya ada tanggapan positif dari pemerintah, pimpinan tertinggi di daerah ini pak bupati dan pak wakil Bupati yang di mana kita lakukan bertahap, itu beliau setuju tes HIV AIDS di OPD-OPD diaktifkan kembali, di lakukan kembali seperti yang sudah kita kerjakan dari tahun 2023 dan 2024 ,” jelas Ma’Me.
“Dan juga desa akan ada himbauan ke desa untuk intervensi anggaran terkait desa mana yang ada populasi itu ada ODIV akan di intervensi lewat anggaran, dan ini sinyal bagus bagi kami tetapi kembali lagi kami menunggu eksen lengkap / eksekusi begitu. Makanya hari ini kami bertemu dengan pak bupati untuk bicarakan terkait hal-hal teknis tentu masih banyak yang lebih teknis lagi itu sudah kami sampaikan juga dan sudah di disposisikan langsung ke kesra untuk mengatur terkait SK karena sejauh ini SK tahun 2025 belum ada, lalu sekertaris komisi penanggulangan AIDS juga los karena yang lama almarhum bapak Markus sehingga disiapkan yang baru dan juga SK yang baru dipersiapkan entah siapapun yang bekerja di situ kami yang lama tetap menyampaikan ini adalah capaian kami sehingga supaya pemerintah tahu bahwa KPAD ini dikasih anggaran atau tidak dan juga KPAD bekerja atau tidak,” sambung Ma’Ne.
Sementara terkait purna TKW dan TKI, lanjut Ma’Ne akan diatur juga.
“Di mana kita lakukan pelayanan terpadu itu satu pintu yang dimana setiap pergi harus melakukan pemeriksaan dan purna harus melakukan pemeriksaan dan juga tadi di singgung terkait P3K harus melakukan scrining dulu, dan itu bagi kami kembali kepada kebijakan pemerintah bukan kebijakan kami KPAD, kami KPAD selaku petugas lapangan yang melakukan tugas-tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk melakukan pertemuan sejauh ini belum karena memang kita bentrok dengan anggran. Pertemuan hari ini dengan bapak bupati dan responnya bagi kami positif,” papar Ma’Ne.
Bupati Lembata, Petrus Kanisiua Tuaq mengucapkan terima kasihh atas kerja-kerja yang dilakukan KPAD selama ini.
“Kerja mulia KPAD bagaimana menyelamatkan jiwa manusia. Kita merasa kasian dengan generasi-generasi kita. Sehingga pekerjaan berat kita sebaiknya lebih fokusnya pada preventif agar tidak menyebar lagi,” kata bupati Kanis.
Bupati juga meminta agar lulusan P3K harus dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS.
“Harus dilakukan pemeriksaan, CPNS dan P3K yang baru terima SK, periksa HIV dulu sebelum uang masuk rekening, nanti baru OPD yang lain. Yang pulang dari merantau juga kita periksa, pegawai lama juga diperiksa, anak-anak sekolah juga kita diperiksa,” imbuhnya.
Bupati Kanis juga perintahkan bagian kesra membuat surat ditujukan kepada camat dan kepala desa untuk intervensi anggaran.
