Scroll untuk baca artikel
Pemprov NTT

Gubernur Melki Terima Audiensi Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi NTT

8
×

Gubernur Melki Terima Audiensi Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi NTT

Sebarkan artikel ini

INFOKINI.NET, KUPANG – Dalam rangka mendukung penguatan pengelolaan keuangan negara serta pembangunan ekonomi daerah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan, melakukan audiensi dengan Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, di Ruang Kerja Gubernur pada Kamis (3/7/2025).

Mengawali pertemuan, Kakanwil Adi Setiawan menjelaskan bahwa selaku Regional Chief Economist, Kanwil DJPb NTT secara konsisten memantau kondisi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memastikan adanya sinergi antara kebijakan fiskal pusat dengan pembangunan di tingkat daerah.

“Kanwil DJPb juga turut mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis, Rencana Pembentukan Sekolah Rakyat, serta inisiasi Koperasi Merah Putih,” jelas Adi.

Adi menambahkan, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 5,5 triliun dari total alokasi TKD tahun 2025 untuk NTT sebesar Rp. 25,53 triliun.

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil DJPb NTT juga menekankan peran Kanwil dalam melakukan pembinaan terhadap Badan Layanan Umum (BLU), terutama terhadap 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah NTT terkait tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Isu lain yang turut dibahas adalah terkait dengan masih rendahnya penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Hingga minggu lalu, dari total alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp1,8 triliun, realisasi penyalurannya baru mencapai 2,54%. Untuk optimalisasi pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2025, pemerintah daerah diminta melakukan percepatan proses penyaluran, diantaranya dengan menyampaikan dokumen pendukung pencairan paling lambat tanggal 22 Juli 2025.

Selain itu, turut disoroti juga percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II, yang salah satu syarat pencairannya adalah pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Menanggapi hal-hal yang disampaikan Kakanwil DJPb, Gubernur Melki menegaskan bahwa memfasilitasi dan mengkoordinasi pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tepat waktu merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi NTT pengelola DAK Fisik yang hadir, Beliau menegaskan agar segera memproses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang dibiayai melalui DAK Fisik.

“untuk percepatan penyaluran DAK Fisik ke Pemerintah Daerah, Kita akan segera mengadakan pertemuan melalui Zoom dengan seluruh Bupati/Walikota di NTT dan Perangkat Daerah terkait guna mempercepat proses penyaluran”, Ujarnya.

Menutup audiensi, Gubernur NTT dan Kakanwil DJPb sepakat untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Virtual bersama seluruh Kepala Daerah se-NTT. Rapat tersebut akan difokuskan untuk membahas strategi percepatan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik.

Turut mendampingi Gubernur NTT dalam pertemuan ini, yaitu Kepala Badan Keuangan Daerah, Benny Menoh, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Yosef Rasi, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Alex Lumba, Kepala Dinas Kesehatan, Iien Adriyani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ambros Kodo, Kepala Dinas PUPR, Benyamin Nahak, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Lery Rupidara, serta Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selfi H. Nange.