INFOKINI.NET, LEMBATA- Untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Labuan Bajo melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 di kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Untuk diketahui, Pelabuhan laut Lewoleba-Lembata merupakan wilayah kerjanya KKP kelas IV Labuan Bajo. Kegiatan sosialisasi bertempat di Aula Hotel Olimpic, Rabu (7/12/2022).
Kasubag Adum Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Labuan Bajo, Regina Lamanepa mewakili Kepala KKP Kelas IV Labuan Bajo mengatakan, kantor kesehatan pelabuhan di NTT hanya ada satu yaitu pusatnya di Kupang.
Namun lanjut Regina, Sejak tahun 2021 ada Permenkes no 33 tahun 2021 yang menambah jumlah KKP.
“Jadi di NTT ada 2 KKP. Untuk Labuan Bajo yang pecah itu dari Manggarai Barat sampai Lembata, itu induknya di Labuan Bajo dan selain itu induknya di Kupang dan yang satunya lagi di Kalimantan,” ungkap Regina.
“Pada dasarnya pemda Lembata sudah memahami tupoksi kita. Kita memperkenalkan ulang dengan adanya aturan baru kemudian wilayah kerja baru, sehingga kordinasinya tetap di Kupang tetapi fokusnya ke Labuan Bajo sebagai kantor pusat,” sambung wanita berdarah Adonara itu.
Regina juga mengucapkan terima kasih terutama saat Pandemi, Pemda Lembata sudah sangat mendukung dengan SDM yang kurang.
“Ke depannya kita tetap minta dukungannya. Bagaimana pun kita tetap usaha menambah SDM agar lebih meningkatkan kualitasnya. Intinya di situ. Tugas pokok kita adalah mencegah masuk keluarnya penyakit menular atau tidak menular dan segala macam penyakit yang mengganggu kesehatan masyarakat kabupaten Lembata dan NTT,” ucap Regina.
Dikatakan Regina, untuk Lembata wilayah kerjanya di pelabuhan laut, tetapi dibutuhkan untuk kordinasikan ke bandara.
“Kami juga bisa mendukung sebisanya. Pemda mau mendukung kami silakan dalam bentuk apapun apakah dalam bentuk SDM atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan di pintu masuk yang mau dibuat silakan berkordinasi dengan kami,” pintanya.
Kepala KKP Wilker Lembata, Armiyanti Sainun, menjelaskan, kegiatan sosialisasi peraturan menteri kesehatan 33 tahun 2022 berkaitan dengan tugas dan fungsi kantor kesehatan pelabuhan (KKP) Labuan Bajo.
Sosialisasi ini, jelas Yati sapaan akrabnya, pernah dilakukan pada tahun 2016 masih di bawah KKP Kupang.
“Dan ini kita pisah dengan KKP Kupang menjadi KKP Labuan Bajo yang menaungi 5 wilayah kerja. Pelabuhan laut Reo, Maumere, Ende dan Lewoleba-Lembata,” jelas mantan staf KKP Tenau Kupang itu.
Untuk sementara, tegas Yati, diusulkan 2 wilayah yakni KKP Bandara Udara Komodo dengan KKP Wilker Larantuka.
“Staf yang di Larantuka dipindahkan ke Maumere. Dari Larantuka menunggu SK dari kementerian untuk jadikan wilayah kerja (Wilker). Jadi masih kosong di Larantuka,” tegas Yati.
Yati berharap, dengan kegiatan sosialisasi hari ini yang menghadirkan pemerintah, semoga kerja samanya dapat berjalan dengan baik.
“Saya berharap kepada pemerintah daerah Lembata bisa bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat berjalan lebih intens lagi agar pada saat melakukan pengawasan di pintu masuk pelabuhan saling bekerja sama dan bertanggung jawab antara Pemda dalam hal ini Dinkes kabupaten Lembata,” tukas Yati.
Sementara, Wendelinus Tesen SKM, selaku kordinator substansi pengendalian kekarantinaan pada kantor pelabuhan Labuan Bajo berharap dengan sosialisasi permen no 33 tahun 2021 menjadi satu harapan ke depan.
“Marilah kita sama-sama mendukung Permenkes ini dalam tugas fungsi kantor kesehatan Labuan Bajo yang Wilkernya pelabuhan laut Lewoleba,” tandasnya.
Ke depannya juga, tambahnya, secara regulasi kantor kesehatan Labuan Bajo itu masih memiliki kantor wilayah pelabuhan laut yang ada di Lewoleba .
“Ke depannya juga bandara akan diusulkan masuk dalam Wilker kantor kesehatan pelabuhan laut labuan Bajo,” pungkasnya. (*/Wil)
