Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Lewoleba, Capt. Desmon Saterdi Meno, MM, M.Mar
INFOKINI.NET, LEMBATA – Pelabuhan Laut Lewoleba kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dikelola kementerian perhubungan dalam hal ini kantor unit penyelenggara pelabuhan laut Lewoleba atau Syahbandar.
“Sejak tanggal 1 Januari 2024, pengolahan pelabuhan seutuhnya dikelola oleh kementerian perhubungan dalam hal ini unit penyelenggara pelabuhan Lewoleba atau Syahbandar,” kata kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan laut Lewoleba, Capt. Desmon Saterdi Meno, MM, M.Mar, Rabu (31/1/2024).
Dijelaskannya, sejak berdiri pada tahun 2019 memang pemerintah daerah masih mengolah beberapa penempatan yang ada di dalam pelabuhan.
“Namun sejak kesepakatan di 2023 awal yang lalu bahwa akan diserahkan pengelolaan seutuhnya ke kementerian perhubungan di 1 Januari 2024,” jelas Capt. Desmon Saterdi Meno, MM, M.Mar.
“Jadi mulai dari pintu masuk, sewa lahan yang ada di pelabuhan menjadi tanggung jawab dan otoritas dari kementerian perhubungan dalam hal ini kantor unit penyelenggara pelabuhan Lewoleba”, sambungnya.
Untuk pintu ke Harnus, lanjutnya, sementara dikonsepkan karena pintu masuk dari Harnus itu merupakan pintu masuk dari posisi barat.
“Kami masih menunggu dari dinas perhubungan rencana akan dikelola untuk pemanfaatan lahan parkir di area Harnus. Kalau ada kesepakatan, kami akan buka pintu dari Harnus untuk nanti pendapatan daerah dari sana. Contohnya parkir kendaraan penumpang, parkir kendaraan pickup di sana, silahkan. Kita membantu untuk membuka pintu dari sana, parkir di lahan Pemda menjadi pendapatan Pemda,” terang orang nomor satu di kantor UPP Laut Lewoleba ini.
Untuk kegiatan penunjang operasional pelabuhan, UPP tetap membuka pintu dari sisi Timur yang selama ini sementara berjalan.
“Usaha menengah di Jeti, kami juga sudah bertemu dengan para pedagang warung yang ada di Jeti untuk mereka memilih, apabila mereka ingin berusaha di Harnus yang Pemda sudah menyiapkan tempatnya silahkan. Kalau mau bertahan di Jeti tersebut silahkan, kami masih kasih kelonggaran karena rencana pengembangan untuk UMKM di Jeti sementara kami usulkan. Apabila ada anggaran akan kami bangun menyiapkan fasilitasnya sehingga para pedagang bisa melakukan usaha mereka di dalam pelabuhan. Hal-hal lain sementara berjalan, yang sudah kami kelola akan kami berdayakan,” ungkap Capt. Desmon Meno.
“Kami berharap ada dukungan dari masyarakat, pemerintah daerah dan dinas perhubungan untuk pengembangan pelabuhan ini. Karena di tahun ini, kita masih melakukan perpanjangan dermaga sekitar 70 meter dari dermaga pelra ke dermaga Nusantara yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Tahun Depan sisi daratnya termasuk Jeti untuk UMKM dan mes pegawai dan tempat ibadah serta usaha penunjang lainnya yang ada di pelabuhan yang merupakan otoritas dari Syahbandar,” tutup Capt. Desmon Meno. (*/Willy)
