INFOKINI.NET, LEMBATA – Kejaksaan Negeri Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT) Jumat (30/8/2024) menetapkan tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekolah luar biasa (SLB) Negeri Lewoleba.
Kepala kejaksaan negeri Lembata, Yupiter Selan, SH.,M.HUM mengatakan penetapan dan penahanan tersangka MFO selaku penanggung jawab/ketua P2S (Kepala Sekolah) beserta HA selaku Fasilitator dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) Fisik reguler bidang pendidikan (Sub Bidang Sekolah Luar Biasa) pada Sekolah Luar Biasa Negeri Lewoleba, Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.
Dikatakan kajari Lembata, pada tahun 2022 SLBN Lewoleba menjadi salah satu sekolah penerima bantuan alokasi DAK Fisik Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan total anggaran sebesar Rp.941.235.000 diperuntukkan pembangunan:
– Ruang pembelajaran khusus beserta perabotnya dengan nilai Rp.211.627.000,-
– Ruang ketrampilan beserta perabotnya dengan nilai Rp.232.788.000,-
– Ruang tata usaha beserta perabotnya dengan nilai Rp.183.409.000,-
– Kantin beserta perabotnya dengan nilai Rp.299.298.000,-
– Sedangkan item Rehabilitasi sebesar Rp.14.113.000 dipergunakan untuk Rehabilitasi Toilet/ Jamban dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.
Untuk mengelolah anggaran tersebut, katanya, kemudian Kepala SLBN Lewoleba atas nama MFO membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) yang terdiri dari:
1. MFO selaku Penanggung Jawab/Ketua P2S (Kepala Sekolah);
2. HA selaku Fasilitator;
3. AT selaku Bendahara Pengelola DAK (Bendahara Dana BOS);
4. DH selaku Sekretaris DAK (Operator);
5. MS selaku Bendahara Barang;
6. GD selaku Anggota (Ketua Komite Sekolah)
Dijelaskan, selanjutnya pelaksanaan pembangunan di SLBN Lewoleba sejak bulan Februari 2022-Desember 2022 dan pada tanggal 15 Desember 2022 Kepala SLBN Lewoleba melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan baik dari segi fisik maupun dari segi pertanggungjawaban keuangannya.
“Namun pada kenyataannya dalam pengelolaan tersebut terdapat kekurangan volume pekerjaan dan bukti belanja pertanggungjawaban yang diduga di palsukan dan ada juga beberapa item pekerjaan yang fiktif sehingga terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.271.179.308,90. berdasarkan hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Lembata sehingga, berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan penyidik menyimpulkan dan menetapkan Kepala SLBN Lewoleba atas nama MFO dan Fasilitator Teknis atas nama HA sebagai orang yang paling bertangungjawab atas pengelolaan anggaran DAK tersebut dengan sangkaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair : Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelasnya.
Untuk kepentingan penyidikan, ungkap kajari Yupiter, tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lembata melakukan penahanan Jenis RUTAN terhadap tersangka MFO dan HA selama 20 (dua puluh) hari di Lapas Klas III Lembata.
“Dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan (Sub Bidang Sekolah Luar Biasa) pada Sekolah Luar Biasa Negeri Lewoleba, Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 Tersangka MFO menitipkan uang sebesar Rp 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) atas kerugian keuangan negara kepada Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Lembata,” tutup kajari Yupiter Selan. (*/Willy)
