Scroll untuk baca artikel
Daerah

Disnakertrans Hanya Mendapat Rp 3,8 M untuk Pulihkan Ekonomi Masyarakat, DPRD Kota Kupang Angkat Bicara

204
×

Disnakertrans Hanya Mendapat Rp 3,8 M untuk Pulihkan Ekonomi Masyarakat, DPRD Kota Kupang Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

INFOKINI.NET, KOTA KUPANG – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Kupang berperan penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, namun dinas ini hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3,8 miliar.

Hal ini terungkap dalam rapat Komisi IV DPRD Kota Kupang bersama Disnakertrans, Sabtu (28/11/2020).

Kepala Dinas Nakertrans, Ignas R. Lega menyampaikan bahwa pada tahun anggaran 2021, anggaran yang direncanakan sebesar Rp 3.821.477.368.

Dari anggaran tersebut, hanya ada satu kegiatan pemberdayaan yakni program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja dengan alokasi sebesar Rp 269.007.850.

“Kalau tahun 2020 itu 10 orang, maka di tahun 2021 naik dua orang yakni 12 untuk realisaai program kegiatan pelatihan otomotif,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV Theodora Ewalde Taek menyampaikan sebagai mitra Komisi IV mendorong Pemkot melalui Dinas Nakertrans agar dapat mendukung upaya masyarakat agar keluar dari dampak pandemi Covid-19.

“Namun dilihat dari postur anggaran maka masih sangat kurang untuk mendukung pemulihan ekonomi,” tegas mantan mahasiswa UNWIRA Kupang ini.

Dijelaskannya, pemkot perlu mendukung para pelaku UMKM yang selama ini terdampak pandemi covid-19. Selama masa pandemi mayoritas berjualan di media sosial.

“Sehingga kita seiring dengan isu nasional yaitu pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Walde.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV Maudy Dengah pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan.

“Oleh karena itu, dengan anggaran yang ada perlu ada inovasi dari dinas untuk mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara, Anggota Komisi IV lainnya, Diana Bire menegaskan, Nakertrans seharusnya memberikan alasan yang kuat ketika mengajukan rencana anggaran kepada TPAD, sebab instansi tersebut sangat berperan dalam pembangunan manusia.

“Yang harus diperhatikan adalah bagaimana Nakertrans bisa mendukung dan membentuk kaum muda untuk terjun dalam usaha-usaha kreatif. Pak kadis itu harus lebih ngotot terhadap TAPD. Jadi anggaran jangan kayak gini. Kasian Nakertrans ini kan dinas lebih banyak membangun manusia,” pungkasnya.
(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *