INFOKINI.NET, KOTA KUPANG – Gerakan Pemuda Ansor dan Pemuda Lintas Agama di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar doa kebangsaan dan deklarasi menolak people power yang akan dilaksanakan 22 Mei 2019 besok.
Acara yang dibalut dalam thema “Menebar Kedamaian dan Menjaga Keutuhan Bangsa” ini digelar Selasa (21/5) sore bertempat di Asrama Haji, dan dihadiri oleh sejumlah pemuda lintas agama dan unsur Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ketua GP Ansor Nusa Tenggara Timur, Abdul Muis dalam sambutannya mengatakan, acara Doa Kebangsaan merupakan gagasan bersama pemuda NTT yang mempunyai visi kebangsaan Indonesia.
Dia mengajak para pemuda untuk menjaga NTT agar tetap menjadi Nusa Terindah Toleransi. “Wajib kita lawan klaim yang mengatakan bahwa Indonesia ini milik sekelompok orang,” ujar Abdul Muis.
Menurutnya, Indonesia dibangun oleh semua tokoh lintas agama. Oleh sebab itu, semua pemuda dari berbagai keyakinan dan kepercayaan di Nusa Tenggara Timur ingin mengawal visi kebangsaan NKRI.
“Hari ini, kita ingin menyampaikan pesan-pesan kebangsaan tersebut,” tegas Abdul Muis.
Sementara itu, mewakili Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama NTT, KH. Ali Mahfud mengatakan, semua masyarakat harus memiliki suatu keinginan bersama untuk memikirkan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Marilah kita membangun toleransi keagamaan dalam perbedaan kita. NKRI dari dulu sudah berbeda. Dan dengan perbedaan itu, mari kita mengawal bersama NKRI. NKRI adalah harga mati,” ujarnya.
Dia berharap semua masyarakat NTT harus menguatkan kembali kebersamaan dan persatuan dalam membangun bangsa dan negara.
Ketua PMKRI Cabang Kupang, Hengelbertus Boli dalam sambutannya mengatakan, agama harus menjadi payung keberagaman.
“Saya mengajak kita semua pemuda untuk bersama membangun bangsa dan negara ini dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan,” tegasnya.
Acara ini pun diakhiri dengan pembacaan deklarasi GP Ansor bersama Pemuda Lintas Agama Nusa Tenggara Timur.
GP Ansor dan Pemuda Lintas Agama di NTT bersepakat dalam beberapa poin penting yang mana salah satunya adalah menolak dengan tegas gerakan People Power yang akan dilaksanan 22 Mei 2019 besok di Jakarta.
Menurut mereka, People Power merupakan amanat konstitusi yang telah dilaksanakan dalam Pemilu 17 April 2019 silam. Selanjutnya, masyarakat Indonesia diminta untuk menghormati keputusan KPU dan Bawaslu terkait hasil Pemilu. (*/WK)