INFOKINI.NET, KUPANG – Wahana Visi Indonesia (WVI) terus melakukan respon dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, terutama untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Di Nusa Tenggara Timur, anak-anak mengalami kerentanan yang tinggi karena minimnya akses akan sanitasi dan air bersih, terbatasnya fasilitas dan kapasitas orangtua untuk mengajar anak di rumah, hingga kerentanan terhadap terjadinya kekerasan.
Eben Ezer Sembiring, Zonal Manager WVI Wilayah NTT, Rabu 29 April 2020 menyampaikan, anak-anak mengalami dampak Covid-19 dan cenderung terabaikan. Beberapa kondisi kerentanan anak-anak di NTT misalnya: hanya 50,72% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (Data Susenas BPS 2018), dan hanya 64,79% rumah tangga memiliki akses terhadap layanan air minum layak dan berkelanjutan.
Kurang dari 40% anak di NTT hidup dalam rumah tangga yang memiliki akses air bersih, sekitar 250.000 anak usia balita tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 260.000 anak tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Padahal dalam situasi pandemi, dibutuhkan akses air bersih untuk dapat menerapkan protokol kebersihan.
Selain itu berdasarkan data BPS 2019, Angka Partisipasi Murni untuk anak SMA/SMK pada tahun 2019 hanya sebesar 42,68% , dan SMP/Sederajat 67,98% berbeda dengan angka partisipasi anak SD/Sederajat 96,21%, Dalam situasi yang mengharuskan anak belajar secara mandiri dan online, anak-anak di NTT mengalami tantangan dengan terbatasnya fasilitas, kapasitas orang tua dalam mendampingi belajar maupun keterbatasan guru dan institusi pendidikan dalam menyediakan kurikulum yang dapat diakses masyarakat di pedalaman. Anak-anak sulit mengakses pembelajaran melalui radio, televisi dan telepon seluler.
Pada isu yang lain, sebesar 20.62% atau sebesar 1129.46 penduduk NTT berada dalam situasi kemiskinan. Data 2019 menyebutkan, hanya 47.84% anak-anak di NTT yang memiliki akta kelahiran, sehingga berdampak pada akses anak-anak untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial.
Di tengah kebijakan stay at home, kondisi orangtua yang kesulitan bekerja dapat meningkatkan resiko anak anak pada kerawanan pangan, situasi malnutrisi, dan penelantaran.
“Dengan berbagai latar belakang tersebut, kami melakukan respon di 18 kabupaten/kota di NTT meliputi tindakan pencegahan penularan Covid-19 serta akses ke perawatan dan pengobatan, memastikan sistem pengasuhan anak-anak berjalan baik selama pandemi atau jika orangtuanya terinfeksi, dan melakukan advokasi untuk memastikan keluarga yang rentan menerima dukungan pemerintah sesuai dengan standar dan prinsip hak anak,” ungkap Eben Ezer.
Untuk tahap awal, April hingga September 2020, WVI di NTT mengelola dana sebesar Rp 2.953.336.266,83 untuk berbagai program, antara lain penyediaan 813 fasilitas cuci tangan dengan sabun, mendistribusikan APD standar Covid-19 untuk 653 tenaga kesehatan. Adapun bantuan non tunai diberikan kepada 2.507 keluarga yang paling rentan. Sosialisasi juga terus dilakukan sebagai upaya edukasi mengenai Covid-19. Selain itu, paket kebersihan juga diberikan untuk 6,843 keluarga yang memiliki balita atau yang terdampak Covid-19.
WVI juga mengembangkan kegiatan rekreasi dan dukungan materi pembelajaran baik offline maupun online untuk anak-anak di rumah, serta pelatihan psikososial untuk para tokoh agama dalam mendukung masyarakat selama masa pandemi. Upaya bersama para pihak terkait terus dilakukan untuk dapat menolong anak-anak agar dapat terus bertumbuh dan berkembang dengan baik.
Pandemi Covid-19 juga dapat memicu anak mengalami kekerasan diantaranya kekerasan akibat perilaku salah dalam mendampingi anak belajar di rumah, maupun kekerasan akibat tidak seimbangnya relasi anak dan orang dewasa dengan keterbatasan kemampuan orang dewasa dalam mengelola emosi, maupun kondisi kerentanan yang lain seperti kerentanan pada tindakan kekerasan seksual ataupun fisik.
WVI terus mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah dan lintas sektor untuk memastikan anak-anak dan masyarakat pada umumnya memiliki pengetahuan dan informasi yang benar terkait Covid-19 sehingga memiliki kapasitas untuk melakukan pencegahan secara mandiri, maupun berkoordinasi dan bekerjasama dengan sektor terkait untuk mengurangi dampak bagi anak dan keluarga secara baik sosial, psikologis, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun kerentanan dalam persoalan perlindungan anak.
“Kami juga memberikan rekomendasi kepada para pihak terkait untuk dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:
Memperluas program perlindungan sosial yang dapat menjangkau anak-anak yang paling rentan
Mendorong keterlibatan dan keberpihakan pemerintah baik provinsi, kabupaten hingga desa dan multi sektor untuk memastikan akses anak pada pendidikan, program gizi, imunisasi, perawatan ibu dan bayi baru lahir,” kata Eben Ezer.
“Mendorong lembaga-lembaga berbasis masyarakat seperti Komite Perlindungan Anak Desa, Gugus Tugas Desa Layak Anak untuk terlibat dalam upaya pencegahan-penanganan dan pendampingan bagi anak-anak rentan yang ada didesa,
Mendorong para pihak seperti pemerintah desa, sekolah, gereja, pemerhati anak didesa untuk memberikan dukungan praktis bagi orang tua, pengasuh dalam mendidik anak dan mengasuh dan mendampingi anak selama pandemi, termasuk meningkatkan kapasitas orang tua/ pengasuh dalam mengelola kesehatan mental mereka,” tutup Eben. (AP/WVI)
